Dinda Muhammad Noor

Editorial- Perbaiki Pelayanan Bagi Mahasiswa Difabel  Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, tidak terkecuali penyandang disabi- litas. Akan tetapi, akses bagi penyandang disabilitas ke Perguruan Tinggi (PT) masih terbatas. Pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) tentang Nomor 46 Tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di Perguruan Tinggi (PT). Universita Brawijaya (UB) telah lebih dulu menerapkan pendidikan inklusif dengan berdirinya Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) dan Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD) sejak 2012. Setiap tahunnya UB menerima sekitar dua puluh hingga tiga puluh mahasiswa difabel. Sebagai kampus yang disebut-sebut ramah difabel, sudah seharusnya UB memberikan kemudahan mahasiswa difabel baik dalam segi fasilitas fisik maupun non-fisik serta keikutsertaan dalam organisasi kampus. Dari segi fasilitas masih banyak yang belum terpenuhi, ke- terbukaan organisasi kampus di UB pun masih minim keterlibatan mahasiswa difabel. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi UB sebagai kampus ramah difabel.
Selasa, 15 Mei 2018
Editorial- Pembungkaman Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Muncul berbagai reaksi keras atas revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Aksi penolakan baik pada UU MD3 maupun RKUHP dilakukan oleh berbagai kalangan. Pasalnya dalam kedua produk tersebut terdapat pasal-pasal karet yang dapat membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Misal pada revsi UU MD3 pasal 122 tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Perubahan tersebut merupakan hal yang ironi di era demokrasi dan berpeluang menjadi pasal karet yang membungkam kritikan dengan delik sebagai tindak pidana. Kebebasan berekspresi dan berpendapat akan terbungkam karena DPR memiliki kewenangan lebih untuk mengkriminalkan siapa saja pengkritik yang me- rendahkan parlemen. Kemudian dalam RKUHP yang akan disahkan membuka ruang pidana bagi pengkritik presiden juga sebagai pasal penghinaan presiden. Kedua produk tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Ketika kebebasan berpendapat dan kritik rakyat atas kinerja eksekutif dan legislatif tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dibatasi. Pembungkaman
Kamis, 26 Oktober 2017
Serambi Hilang, orang-orang hilang atau dihilangkan? Hilang bukan berarti ingin pergi atau merasa disakiti. Hilang disini diasosiasikan dengan minimnya apresiasi setelah membanting tulang dan menguras keringat demi meriahnya tepuk tangan. Fenomena ini lekat dengan situasi masyarakat Indonesia saat ini, saat hinaan lebih menarik dari ucapan selamat. Apakah kamu ingin hilang atau tinggal? Salam pers mahasiswa, salam sastra muda.
Senin, 12 Juni 2017
Semuanya didunia ini awalnya tampak nyata, bisa terlihat. Tetapi hasilnya seakan semu. Apa yang dikejar tidak terlihat, apa yang dilawan akhirnya mengalah,apa yang diperjuangkan tidak membuahkan hasil yang nyata dan apa yang ditunggu tidak kunjung hadir. Semu menjadi tema buletin kali ini, bahwa semuanya yang didalam dunia ini semu dan tidak senyata itu. Diharapkan pembaca menyadari bahwa semua yang kasat mata sebenarnya semu dan bohong. Salam pers mahasiswa. Salam sastra muda.
Rabu, 12 April 2017
Setiap Manusia pasti mengalami perjalanan. Memang perjalanan terkesan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sejatinya perjalanan tidak hanya seperti itu. Perjalanan juga berupa langkah seseorang untuk mencapai kesuksesan dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk menghargai setiap perjalanan yang ada, maka tema ini menjadi gambaran Buletin Prasasti. Tema ini juga diusung untuk awal mula perjalanan Divisi Sastra untuk kepengurusan yang baru. Salam pers mahasiswa. Salam sastra muda.

Terbaru

Iklan

E-Paper

Popular Posts