Malang, PERSPEKTIF – Dana pagu kemahasiswaan yang digunakan untuk aktivitas Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (LKM ) dan Lembaga Semi Otonom (LSO) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) tahun 2022 telah mendekati limit. Hal ini berdampak terhadap kegiatan kemahasiswaan yang menjadi terhambat.
Wakil Dekan (WD) II, Ahmad Imron Rozuli membenarkan hal tersebut. Menurutnya di tahun 2022 dengan adanya berbagai perubahan pasca transisi status ke Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) belum bisa sinkron dalam hal penataan anggaran.
“Untuk menopang aktivitas seperti Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), student day yang perlu anggaran itu dua-tiga kali kemarin kami (fakultas, red) kelimpungan karena stok kas kita habis betul. Mestinya sudah harus masuk (dananya, red) begitu,” ucap Imron (4/10).
Ia juga menambahkan, pihak fakultas telah menyampaikan pengajuan dana pagu ke universitas, tapi dana tersebut masih belum turun. Imron lalu menyarankan agar dana yang ada dimanfaatkan dengan baik menurut skala prioritas yang tepat.
Sementara itu, Satria Naufal selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) FISIP UB memberikan tanggapannya terkait hal ini.
“Untuk kesulitan yang kita rasakan, mungkin di akhir-akhir ini karena ada isu defisitnya keuangan kemahasiswaan yang disebabkan beberapa hal. Untuk itu dari lembaga (HIMAP, red), pertama memaklumi adanya kesulitan itu, harapan kami yang utama tentu plotingan dana pagu yang sudah disahkan saat awal kepengurusan bisa terserap dan cair dengan maksimal,” tutur Satria.
Ia menyadari adanya kesulitan dana kemahasiswaan turut memberikan dampak bagi LKM serta kegiatan di dalamnya sehingga terdapat beberapa rekannya di organisasi yang mencoba menalangi terlebih dahulu. Akhirnya, beberapa program kerja yang dirasa surplus dananya, coba dialihkan ke program kerja yang memerlukan dana lebih besar. (az/af/uaep)
