Malang, PERSPEKTIF – Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya mengadakan webinar dengan tema Taman Nasional Komodo dan Jurassic Park: “Konservasi atau Investasi?” pada Sabtu (4/9) melalui virtual meeting. Webinar ini dihadiri oleh beberapa pembicara dari beragam perspektif, yakni pemerintah, peneliti, aktivis lingkungan, serta masyarakat dan mahasiswa.
Webinar ini diadakan menyusul polemik dari proyek pembangunan pariwisata super premium kelas dunia yang saat ini dijalankan di Taman Nasional (TN) Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lokasi tersebut merupakan kawasan konservasi bagi komodo dan habitatnya serta beragam kekayaan hayati di dalamnya.
Yuvensius Nonga, Kepala Divisi Sumber Daya Alam Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, menjelaskan terkait proyek pembangunan TN Komodo dari sudut pandang konservasi alam. Ia menegaskan bahwa kebijakan terkait TN Komodo tetap harus berbasis pada kelanjutan lingkungan.
“Kawasan ini adalah kawasan biosfer yang membutuhkan pengembangan kebijakan yang berbasis kelanjutan lingkungan. Beberapa poin yang dapat menjadi pertimbangan tentang fungsi kawasan Taman Nasional Komodo antara lain analisis ekonomi politik yang sedang dikembangkan, proyek-proyek yang menunjang proyek pariwisata premium, analisis dampak ekologi, serta ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Pendapat senada disampaikan oleh Venansius Haryanto selaku peneliti Sunspirit for Justice and Peace yang menganggap Pulau Komodo sebagai ladang investasi, bukan lagi konservasi.
“Eksistensi Taman Nasional Komodo merupakan jantung destinasi pariwisata yang menyuguhkan keaslian binatang alam dan ekosistem alam, jantung utama destinasi Flores, NTT, serta piring nasi bersama komunitas berbasis konservasi,” ujarnya.
Venansius juga menyoroti konflik yang terjadi saat warga melakukan protes atas carut marutnya tata kelola pembangunan di TN Komodo, yang mana pada 2018 mulai ada izin investasi pariwisata alam oleh beberapa perusahaan. Konflik berlanjut pada tahun 2019, saat terdapat rencana relokasi masyarakat adat di Pulau Komodo dalam rangka menjadikan pulau tersebut sebagai zona pariwisata eksklusif.
“Lord Luhut bikin Pulau Komodo seperti taman nasional di Afrika,” ucapnya dalam pemaparan materi.
Dari sudut pandang pemerintah, Wiratno selaku Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, menjelaskan mengenai sistem pengelolaan TN Komodo.
Terkait dampaknya terhadap kelestarian komodo, Wiratno mengatakan, “Mereka baik-baik saja karena kita memegang prinsip kehati-hatian. Populasi komodo akhir-akhir ini mengalami kenaikan normal. Berita tentang komodo yang dicuri dari taman nasional itu tidak benar, karena komodo tidak hanya berasal dari taman nasional dan pelakunya sudah diproses hukum serta komodo sudah dikembalikan ke habitatnya.”
Salah satu staf Wiratno yang hadir dalam diskusi, Lukita Awang, turut menjelaskan mengenai kondisi pengembangan TN Komodo.
“Pembangunan elevated deck bukan membangun bangunan baru, tetapi memperbaiki bangunan lama yang sudah ada. Dengan tinggi dua meter, bangunan tersebut bertujuan untuk meminimalkan interaksi langsung dengan komodo atau satwa liar seperti sebelumnya,” ucapnya.
Pemaparan mengenai Pulau Komodo dilanjutkan oleh Zet Sony Libing, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Ia menyampaikan bahwa salah satu permasalahan dari pembangunan pariwisata di NTT adalah masih terbatasnya infrastruktur menuju desa wisata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta akomodasi.
“Pemerintah pusat dan daerah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas dari lima destinasi super di Indonesia. Kita juga berkomitmen untuk menjaga agar pembangunan fasilitas pendukung tidak berdampak negatif pada masyarakat. Justru memperoleh manfaat yaitu tambahan pekerjaan seperti menjadi pemandu wisata dan ranger. Mereka juga bisa menjual makanan khas bila memungkinkan serta ada tambahan homestay,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, sempat terjadi keributan yang disebabkan oleh salah satu peserta yang tersinggung dengan pemaparan salah satu pemateri. Dalam pembelaannya, peserta tersebut yang notabene berasal dari salah satu instansi pemerintah, menganggap pendapat dari salah satu pemateri mengandung muatan hoaks dan memprovokasi peserta webinar. Akibatnya, diskusi sempat tidak kondusif di akhir acara. (bel/da/ais)
