Setelah hampir setahun menjalani pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), pemberitahuan mengenai hadirnya vaksin di Indonesia menjadi salah satu dari sedikitnya kabar baik bagi masyarakat sepanjang pandemi. Kabar mengenai vaksin hadir bagaikan penawar jenuh masyarakat di tengah kondisi dan arus informasi yang serba mengundang rasa prihatin. Hal tersebut tampak dari sorotan berita dari waktu ke waktu yang tidak luput dari pembahasan melonjaknya kasus Covid-19 yang hingga saat ini terus mencetak rekor, carut marut pemerintah dalam menangani pandemi, dan dampak pandemi lain yang begitu multidimensi.
Tidak dapat dipungkiri, jenuh di kala pandemi merupakan suatu keniscayaan. Pembatasan gerak sosial yang tidak kunjung berakhir memiliki implikasi sosial psikologis tersendiri terhadap masyarakat dalam memandang situasi pandemi dan bertindak di tengah kondisi tersebut. Hal tersebut semakin campur aduk ketika realitas di lapangan tidak ditanggapi semestinya oleh segelintir masyarakat hingga pihak yang berwenang sekalipun.
Masyarakat kian dibingungkan oleh keadaan di mana berita di televisi menyoroti situasi darurat kapasitas rumah sakit (bed occupancy rate) di ibu kota. Sedangkan pada saat yang bersamaan, inkonsistensi kebijakan pemerintah sulit menggambarkan dengan aktual kondisi gawat pandemi hingga kerumunan massa kembali menjadi suatu hal yang biasa dijumpai.
Keadaan di mana intensi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang semakin menurun semasa periode vaksinasi pun rentan memicu anggapan yang keliru. Kerumunan massa yang merupakan sebuah pelanggaran protokol kesehatan dapat disalah artikan oleh masyarakat lain sebagai afirmasi bahwa pandemi global Covid-19 bukanlah lagi situasi genting yang memerlukan kewaspadaan tinggi bagi masing-masing individu. Nyatanya, tidak sedikit orang menduga bahwa tibanya vaksin merupakan pertanda bahwa pandemi akan segera berakhir.
Pasalnya, berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengenai Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan di 34 Provinsi, tercatat bahwa terjadi penurunan rata-rata kepatuhan protokol kesehatan memakai masker dari pekan ketiga September hingga pekan keempat Desember 2020 sebesar 28%. Data yang sama juga menunjukkan persentase kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan mengalami penurunan hingga 20,6%. Hal ini selaras pula dengan hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia pada 13-18 Januari 2021 lalu yang menunjukkan bahwa kejenuhan masyarakat merupakan faktor utama ketidakpatuhan masyarakat DKI Jakarta dan DI Yogyakarta terhadap protokol kesehatan.
Meski belum ada hasil riset yang secara spesifik menunjukkan korelasi antara menurunnya persepsi risiko masyarakat sebagai dampak dari pengadaan vaksin di tanah air, data juga menunjukkan bahwa masa vaksinasi Indonesia sedang menghadapi tantangan yang dilatarbelakangi persoalan serupa. Indonesia yang sebelumnya berada pada kisaran 3.000-5.000 kasus per harinya tercatat mulai mengalami peningkatan pada Desember yang secara fluktuatif meningkat hingga mencapai 6.000-8.000 kasus per harinya. Menjalani pergantian tahun, Indonesia kembali memecah rekor berupa angka kasus harian yang stabil pada kisaran 10.000-13.000 kasus hingga mencapai kasus tertinggi pada 30 Januari 2021 sebanyak 14.518 kasus.
Tren melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia dalam kurun waktu 2 bulan terakhir pun merefleksikan kejenuhan masyarakat terhadap pandemi yang perlu menjadi refleksi pemerintah untuk tetap memaksimalkan strategi penanggulangan Covid-19. Hal ini semakin relevan pada masa vaksinasi nasional di mana momentum masyarakat jenuh sedang berada pada puncaknya sehingga timbul rasa aman yang semu bahwa tibanya vaksin menandakan bahwa pandemi akan segera berakhir. Rasa aman yang semu tersebut pun muncul sebagai landasan persepsi risiko publik yang nyatanya menurun meski ribuan kasus harian Covid-19 jelas-jelas menunjukkan bahwa risiko penularan masih tergolong tinggi.
Dalam konteks Indonesia saat ini, masyarakat yang tengah berada pada titik jenuh akan pandemi juga dihadapi oleh inkonsistensi kebijakan pemerintah yang belum membuahkan hasil signifikan dalam menekan laju penyebaran Covid-19. Vaksin pun hadir sebagai kabar baik, namun kehadirannya kerap menimbulkan anggapan keliru mengenai realitas pandemi yang pada kenyataannya belum kunjung berakhir. Melalui kedua faktor tersebut, timbullah dinamika sosial psikologis di kalangan masyarakat berupa fenomena bias kognitif akan pandemi Covid-19 yang dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat bertindak meskipun hal tersebut tidak masuk akal.
Sudah selayaknya bagi semua individu untuk tidak beranggapan bahwa vaksin merupakan ujung tombak dari segala upaya penanggulangan Covid-19. Kesadaran tersebut pun dapat terbangun melalui pemahaman risiko penularan yang sepadan dengan realitas di lapangan, meskipun seseorang tengah dalam kondisi jenuh sekalipun.
Maka dari itu, hal ini perlu menjadi refleksi bagi pemerintah dalam mengevaluasi penegakkan protokol kesehatan serta strategi komunikasi risiko yang dapat secara aktual menggambarkan realita kondisi pandemi. Dalam konteks ini, pemerintah yang tengah melakukan program vaksinasi nasional diharapkan untuk terus memaksimalkan upaya 3T juga mengontrol kebijakan yang ditetapkan sehingga tetap terbangun kesadaran persepsi risiko masyarakat akan pandemi Covid-19 yang dewasa ini kian menurun.
Berangkat dari hal tersebut, masyarakat sebagai aktor yang juga berpartisipasi aktif dalam menyintas penyebaran Covid-19 dapat membentuk sinergi dengan pemerintah sehingga penanggulangan pandemi Covid-19 di tanah air dapat terlaksana secara optimal. Pada akhirnya, pemerintah dan masyarakat pun sama-sama perlu untuk saling menyuarakan dan memahami sesuatu yang kiranya perlu dievaluasi, karena negeri belum kunjung pulih dan menyikapi pandemi tentunya membutuhkan kesadaran kolektif bersama.
