Malang, PERSPEKTIF – Untuk mencegah penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) menerbitkan surat edaran untuk meniadakan sementara segala bentuk kegiatan mahasiswa, termasuk kegiatan Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (LKM) dan Lembaga Semi Otonom (LSO) di FISIP.
Dengan adanya surat edaran tersebut, kegiatan perkuliahan tatap muka akan diganti dengan metode daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu juga terdapat poin imbauan untuk meniadakan seluruh kegiatan mahasiswa di kampus.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UB, Andre Dwi Prasaja mengatakan bahwa surat edaran untuk meniadakan aktivitas mahasiswa itu merupakan perintah atau topdown dari pihak rektorat menuju fakultas.
“Ada poin dari surat edaran pak Unti Ludigdo (Dekan FISIP, red) untuk mengundur atau meniadakan sementara kegiatan kemahasiswaan dari teman-teman LKM dan kegiatan mahasiswa lainnya untuk meredam dan meminimalisir adanya penyebaran virus,” ungkap Andre.
Andre mengatakan bahwa imbauan tersebut akan berlaku mulai 18-31 Maret 2020. “Ditiadakan dulu kegiatan mahasiswa. Jadi kegiatan mahasiswa itu tetap ada melalui online seperti publikasi dari media sosial, misalnya edukasi terkait virus Corona,” kata Andre.
Ketua LSO Badan Riset Mahasiswa (BARIS), Aulia Izaah Azmi mengatakan bahwa terdapat beberapa penyesuaian terhadap kegiatan BARIS. “Ada yang mundur, ada yang berganti. Seperti upgrading PKM rektor tetap dilakukan via online dengan cara delegasi mengirimkan video yang menampilkan mereka sedang presentasi pada tutor masing-masing dan akan diawasi melalui kartu kendali yang dibawa delegasi dan tutor,” jelasnya.
Aldo Evano, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapolitik) mengatakan bahwa meskipun surat edaran dekan tersebut baik untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, namun kondisi ini cukup berdampak bagi proker-proker Himapolitik. Hal ini terkait akan ketidakpastian sampai kapan lockdown UB diterapkan.
“Dengan ketidakpastian ini cukup berpengaruh dan menghambat sejumlah proker yang telah disusun dan juga menghambat persiapan-persiapan proker yang nantinya akan dilaksanakan di paruh kedua,” ujarnya.
Mengantisipasi situasi ini, teknologi online dipilih sebagai metode pelaksanaan beberapa program kerja. “Untuk proker yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara online akan kami maksimalkan di paruh kedua,” ungkap mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2018 tersebut. (mrp/ais)
