Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

KBR dan BEM FISIP Gelar Diskusi Menolak Omnibus Law

Antusias – Peserta Diskusi Omnibus Law menyimak pemaparan permasalahan oleh pemateri di Gazebo A FISIP UB pada Kamis (20/2) sore (PERSPEKTIF/Maul)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Malang, PERSPEKTIF – Kelompok Belajar Rembulan (KBR) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) menggelar diskusi penolakan Omnibus Law. Diskusi tersebut dilaksanakan di Gazebo A FISIP UB pada Kamis (20/2) sore dan dihadiri oleh Tri Hendra Wahyudi serta Andy Irfan sebagai pemateri.

Pada diskusi tersebut, mereka sama-sama mengkritik dan menolak tentang rancangan Omnibus Law yang justru akan mengeksploitasi buruh.

Tri menyatakan sistem upah yang diatur dalam Omnibus Law berpotensi mengalami ketimpangan terhadap jam kerja buruh. Ia mengkritik upah yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP).

Kritik lain dari Tri terhadap Omnibus Law adalah pemotongan pesangon buruh jika yang bersangkutan melakukan perusakan terhadap fasilitas kerja di perusahaan mereka. Walaupun setiap kerusakan tersebut masih dalam ranah tanggung jawab perusahaan.

“Kalau begitu buruh rentan dikriminalisasi,” ujar dosen Ilmu Politik FISIP UB tersebut.

Hal yang paling ditentang Tri adalah dihilangkannya cuti haid bagi pekerja wanita, penggunaan fasilitas olahraga, kantin, dan tunjangan buruh. Hal tersebut rentan menjadi tindakan pelanggaran terhadap hak pekerja.

“Negara yang mendewakan produktivitas dan komoditas akan menghapus waktu istirahat, karena akan menghapus produktivitas kerja,” ujar Tri.

Omnibus Law dianggap oleh Andy Irfan sebagai peraturan yang diskriminatif karena mengurangi kesejahteraan  buruh dari hasil kerjanya. Ia menuturkan bahwa hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perbudakan di era Revolusi Industri 4.0.

“Selamat datang di perbudakan modern, Indonesia!” ucap Andy dalam bahasa Inggris.

Andy menerangkan bahwa hak buruh harus dipenuhi untuk menunjang kesejahteraan mereka. Hal tersebut dikarenakan buruh juga berperan terhadap arah pergerakan demokrasi dan keadilan sosial negara.

Selain itu, Andy juga menyatakan bahwa Omnibus Law berpotensi merusak kehidupan masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Investasi masif yang ia anggap menjadi faktor destruktif mematikan bagi kehidupan masyarakat.

Omnibus Law lebih destruktif karena dielaborasi dengan isu hambatan investasi, seperti isu lingkungan dan keadatan,” ungkapnya.

“Satu-satunya cara ya harus menolak Omnibus Law,” tutur Andy.

Lydia Grace Florentia, salah satu mahasiswa Hubungan International 2018, menganggap bahwa Omnibus Law tidak akan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Omnibus Law juga melenceng dari nilai luhur Pancasila.

“Justru Omnibus Law menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan perbudakan,” kritik Grace.

“Semoga kebijakan ini tidak terlaksana,” pungkas Grace. (mim/dat)

(Visited 158 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Iklan

E-Paper

Popular Posts