Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Pemerintah Harus Ungkap Kebenaran Kasus 65

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Diskusi publik di Wisma Kalimetro bertajuk ‘Setengah Abad G30S, Sebuah Proyek Menuju Rekonsiliasi’ (30/9). (Ade/Perspektif)


Malang, PERSPEKTIF – “Tidak hanya sebatas permintaan maaf,  namun harus mampu mengungkap kebenaran sejarah negara. Siapa yang bersalah dan terlibat harus melakukan rekonsiliasi,”  begitulah kiranya yang diungkapkan Fatkhul Khoir, aktivis Kontras Surabaya, saat memberikan pengantar dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Intrans Institute, Rabu (30/9) di Wisma Kalimetro.


Diawali penampilan musikalisasi puisi Lembah Ibarat, acara Diskusi publik yang bertajuk ‘Setengah Abad G30S, sebuah proyek menuju rekonsiliasi’ ini mengulas perhatian pemerintah terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi 50 tahun silam.



“Dalam janji nawacita yang diungkapkan Jokowi, negara harus hadir dalam konteks pelanggaran HAM. Namun hingga sekarang belum ada upaya dari pemerintah,” tambah Fatkhul.


Terakhir, Fatkhul mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan HAM berat masa lalu, seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Masing – masing menteri negara berbeda pendapat terkait peristiwa 65, Jokowi harus turun dan membuka sejarah masa lalu melalui pengadilan,” ungkapnya. (kmb/bay)
(Visited 74 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Iklan

E-Paper

Popular Posts