Riuh - Masa aksi menyuarakan tuntutan terkait permasalahan buruh (PERSPEKTIF/Akbar)

Malang, PERSPEKTIF – Aliansi Mahasiswa Malang Bersatu (AMMB) menggelar aksi di depan Balai Kota Malang untuk memperingati hari buruh (1/5). Massa aksi yang tergabung dalam aliansi tersebut terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa di Malang. Aliansi tersebut menyampaikan beberapa tuntutan terkait permasalahan buruh. Tuntutan tersebut diantaranya tolak upah murah, tolak sistem kerja kontrak dan outsourcing, tolak sistem kerja magang, tolak PHK sepihak, berikan hak normatif bagi buruh perempuan, dan cabut Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015.

Muhammad Fadli, Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) AMMB, mengungkapkan bahwa sistem outsourcing menjadi perhatian utama. “Fokus tuntutan adalah tolak sistem kerja kontrak, sistem kerja outsourcing, dan juga tolak upah murah. Seperti itu contoh tuntutan utama dari kami hari ini,” ungkapnya.

Daniel Alexander Siagian, salah satu peserta aksi, menuturkan bahwa permasalahan yang dialami buruh saat ini ialah adanya sistem kerja outsourcing dan upah rendah. “Outsourcing itu sendiri khususnya PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) masih memiliki kelemahan hukum. Kemudian masih banyak perusahaan yang menetapkan standar upah buruh dibawah UMR,” tuturnya.

Daniel menambahkan kecenderungan pemerintah menggunakan tenaga kerja asing juga menjadi permasalahan buruh saat ini. “Pemerintah cenderung menggunakan tenaga kerja asing sehingga menambah angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, banyak hak-hak buruh yang belum dijamin secara langsung oleh negara sebagai penanggung jawab hak asasi manusia,” ungkapnya.

Adrian Eko Saputro yang juga salah satu peserta aksi mengungkapkan bahwa kondisi buruh saat ini semakin tertindas. “Buruh sekarang ini semakin lama semakin tertindas, sedangkan orang-orang kapitalis semakin lama semakin jaya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Fadli berharap agar pemerintah menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. “Kami berharap pemerintah tidak menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk menindas rakyat tetapi menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat,” ungkapnya. (akb/dip)

(Visited 24 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here